ANALISIS DAN PERMASALAHAN TERHADAP KEWENANGAN TNI AL DALAM MELAKUKAN TINDAKAN ILLEGAL FISHING

TNI-Al sebagai komponen utama pertahanan di laut,mengemban tugas dan tanggung jawab untuk menegakkan kedaulatan Negara di laut dan melindungi kepentingan nasional di laut bersama-sama dengan komponen kekuatan pertahanan nasional lainnya untuk menjaga keamanaan di wilayah laut Indonesia dalam praktik illegal fishing. TNI-AL mepunyai kewenangan nya untuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap kapal-kapal yang dicurigai melakukan tindak pidana illegal fishin. Salah satu tugas TNI-AL dalam memberantas praktik illegal fishing yang terjadi di perairan Indonesia adalah melakukan gelar operasi yang rutin dilakukan di seluruh perairan Indonesia. Namun pada praktiknya mengalami kendala dalam substansi hokum positif yang berpengaruh terhadap kegiatan illegal fishing yaitu belum diaturnya tentang korporasi asing yang melakukan illegal fishing. Adapun rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana kewenangan TNI-AL dalam menegakkan tindakan illegal fishing? Penelitian ini menggunakan jenis penelitian hokum empiris normative. Penelitian ini menghasilkan pembahasan sebagai berikut : Bahwa kewenangan TNI AL diatur dalam Undang-undang No. 5 Tahun 1983 Tentang Zona Perairan Indonesia pasal 24 ayat (3),Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia pasal 9 huruf (b) Angkatan Laut, Undang-undang Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia,pasal 73 ayat (1) UU RI Nomor 45 Tahun 2009 perubahan UU RI Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan, dan Surat Keputusan Pangab Nomor Skep/907/XII/1987 tanggal 23 Desember 1987. Rekomendasi dalam penelitian ini adalah sebaiknya ada pembagian yang jelas terhadap zona wilayah perairan ZEEI antara Kewenangan TNI-AL dengan kewenangan instansi lain seperti Kepolisian/Polri,Dinas Kelautan dan Perikanan serta perlu pengaturan yang jelas terhadap Peraturan Perundang-Undangan yang mengatur tentang kewenangan TNI-AL dalam menegakkan illegal fishing agar tidak terjadi tumpang tindih dengan instansi lain.

1.  UEU-Undergraduate-12926-cover.Image.Marked.pdf - 3069 KB
2.  UEU-Undergraduate-12926-pengesahan.Image.Marked.pdf - 390 KB
3.  UEU-Undergraduate-12926-pernyataan.Image.Marked.pdf - 722 KB
4.  UEU-Undergraduate-12926-persetujuan.Image.Marked.pdf - 236 KB
5.  UEU-Undergraduate-12926-publikasi.Image.Marked.pdf - 295 KB
6.  UEU-Undergraduate-12926-abstrak.Image.Marked.pdf - 3066 KB
7.  UEU-Undergraduate-12926-kata pengantar.Image.Marked.pdf - 3069 KB
8.  UEU-Undergraduate-12926-daftar isi.Image.Marked.pdf - 3075 KB
9.  UEU-Undergraduate-12926-UEU-Undergraduate-12926-daftar pustaka.Image.Marked.pdf - 583 KB
10.  UEU-Undergraduate-12926-UEU-Undergraduate-12926-bab1.Image.Marked.pdf - 3552 KB

• TINJAUAN YURIDIS MENGENAI KEABSAHAN pENAHANAN DALAM PERKARA PIDANA (Studi Kasus No.11/Pid.Prap/2001/PN.JakSel)
• ANALISA ATAS PHK YANG DI SEBABKAN EFISIENSI SERTA PERLINDUNGANNYA BAGI PEKERJA BERDASARKAN UU NOMOR 13 TAHUN 2003 TENTANG KETENAGAKERJAAN
• TINJAUAN YURIDIS UPAYA HUKUM KASASI DALAM PERKARA PRAPERADILAN DI INDONESIA (STUDI KASUS PERKARA NO. 35 K/Pid/2002)
• TINDAK PIDANA PENCURIAN DATA MELALUI INTERNET DIHUBUNGKAN DENGAN PASAL 362 KITAB UNDANG-UNDANG HUKUM PIDANA DAN UNDANG-UNBDANG NOMOR 11 TAHUN 2008 TENTANG INFORMASI DAN TRANSAKSI ELEKTRONIK
• TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA JAKARTA SELATAN
• ANALISIS YURIDIS TERHADAP PEMBELAAN TERPAKSA YANG MENGAKIBATKAN HILANGNYA NYAWA (STUDY KASUS PUTUSAN PERKARA PIDANA NOMOR 994/PID.B/2004/PN. JAK-SEL)
• TINJAUAN ATAS PEMENUHAN HAK DAN UPAYA PEMBERIAN FASILITAS BAGI TENAGA KERJA PENYANDANG CACAT FISIK DALAM SUATU INSTANSI PEMERINTAH
• PENGAJUAN ALAT BUKTI SEBELUM TAHAP REPLIK DAN DUPLIK SEBAGAI DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MEMBUAT PUTUSAN SELA (Studi Kasus Perkara Perdata Nomor 30/Pdt.G/2007/PN.JKT.UT)
• PERKAWINAN SEDARAH DITINJAUDARI HUKUM PERKAWINAN DI INDONESIA
• PENGARUH HUKUM AKUISISI TERHADAP PERUSAHAAN PUBLIK CLOSELY-HELD